Menyusul hasil audiensi PNTI dengan DPRD Subang serta para stakeholder yang digelar 17 Oktober 2019 lalu dan hingga kini belum kunjung ada perkembangan signifikan.
Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kabupaten Subang meminta Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) baru H.Rahmat Efendi,S.sos.M.Si dapat memecahkan persoalan nelayan dan petambak di Subang, dengan cara menertibkan bakul liar dan segera membentuk Tim.
“Kiranya semua pihak seperti Kadis Kelautan dan Perikanan, DPRD Subang, Kadis Koperasi, Kadis LH, Kadis Pendapatan Daerah dan Kasat Pol PP Subang, agar segera menindak lanjuti hasil musyawarah antara mereka dengan PNTI dan Para Pengurus KUD se pantura Subang,” kata Ketua PNTI Kab. Subang Ali Haerudin kepada awak media kemarin.
Menurutnya, Kadis Kelautan dan Perikanan memiliki PR untuk untuk melanjutkan pembentukan tim penertiban bakul liar secara terstruktur di tingkat Kabupaten hingga ke bawah. Selain itu, ia juga meminta penertiban pengusaha udang vaname, ijin beserta amdalnya.
“Terakhir pemerintah bisa melibatkan PNTI Subang, ketika ada program Pemerintah pusat yang ada relevansinya dengan Nelayan,” kata Ali.
Ali menambahkan, yang paling utama yang harus dilakukan adalah penertiban bakul liar. Sebab pihak KUD yang terdampak oleh kegiatan bakul liar. Padahal, kehadiran KUD nelayan memberikan retribusi bagi PAD Subang. “Mereka (pengurus KUD) sangat berharap agar Tim Kabupaten yang digadang-gadang segera dibentuk, sampai hari ini belum ada kabar beritanya. Jangan sampai KUD yang miliki TPI di daerah Pantura jadi gulung tikar, akibat masih bercokolnya Bakul/Pengepul yang tak resmi dan tak ada kontribusi untuk Pemda,” jelas Ali.
Sementara itu, Anggota DPRD Kab. Subang Fraksi Golkar H. Karya S Zakariya sekaligus pimpinan sidang saat audiensi dengan PNTI menuturkan rasa prihatin dan kecewa pada dinas dan instansi terkait, dengan belum jelasnya pembentukan tim.“Karena saat itu kami memfasilitasi, kami berharap agar bisa ada jalan terbaik dan solusi,” ujar H. Karya.
(Abdulah)
