Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat bersama Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang menyelenggarakan seminar bertema Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan "Evaluasi Pemilu 2019 dan Proyeksi Pilkada 2020"
Bertempat di aula fakultas hukum universitas singaperbangsa Karawang BAWASLU JABAR menggelar seminar tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan peran dan pungsi pengawasan dan pencegahan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2020 yang bersih, jujur dan adil.
Seminar dari BAWASLU ini di hadiri oleh kalangan mahasiswa/i universitas singaperbangsa karawang dan perwakilan dari media cetak/online
Zaki pun menegaskan yang akan menjadi skala prioritas pengawasan di pemilu pilkada 2020 hasil dari evaluasi pemilu 2019 Bawaslu akan melakukan pengawasan netralitas Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,ASN dan Kepala Desa.
"kita akan mengawasi netralitas ASN, birokrasi apalagi untuk daerah yang pilkadanya ada Petahana" tegas Zaki.
Tentang 'money politik'yang diprediksi masih marak terjadi di pemilihan umum dan pilkada yang terjadi pada saat pelaksaan kampanye atau politik transaksional di proses pencalonan
Bawaslu provinsi Jawa Barat pun dalam hal pengawasan menjelang Pilkada 2020 kali pertamanya membuat program "SALAM" ( Saluran Aspirasi Masyarakat )untuk awasi pilkada 2020. "Bilamana ada informasi awal terkait dugaan money politik dan politik transaksional dalam hal pendukungan calon bisa di sampaikan langsung ke Bawaslu" ucap zaki.
Potensi-potensi kerawanan yang berakibatkan pada pelanggaran pemilu dan pilkada 2020 Bawaslu akan terus mengawasi dan melakukan pencegahan-pencegahan terhadap dugaan pelanggaran 'money politik'.
( Ludi/IWO )
