Untuk Membuka Lapangan Kerja, Presiden Jokowi Minta Agar Para Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya

Kamis, 15 April 2021, April 15, 2021 WIB Last Updated 2021-04-15T15:47:17Z


 


Jakarta, Ondatapublik.com - Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi Covid 19. Salah satu caranya ialah dengan memperbanyak program-program padat karya guna menciptakan lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapisan bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya guna terciptanya lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujar Presiden Joko Widodo

Pemerintah daerah juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Sementara Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Pusat, maka pemerintah Daerah dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Tak kalah penting, Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan. (Red)

 

Komentar

Tampilkan

Terkini