 |
Lokasi proyek Dusun Pangkalan Desa Gempolkarya Kec Tirtajaya |
Tirtajaya,Online-datapublik.com – Beredar informasi terkait adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan (Dapil III) yang diduga bermain proyek Pokir.
Pokir normalisasi dari legislator asal dapil III tersebut diduga dikerjakan oleh keluarganya sendiri,
Diakui Mujib yang dikabarkan paman dari legislator tersebut mengaku dirinya sebagai pelaksana lapangan. Menurutnya, pekerjaan normalisasi di Dusun Pangkalan Desa Gempolkarya Kecamatan Tirtajaya berjalan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK). Dia juga mengatakan, pokir normalisasi tersebut aspirasinya H. Abas
“ Itu proyek pokir kang, aspirasinya H. Abas. Saya juga belum tau CV apa yang bakal ditunjuk mendapat SPK, sebab kita punya CV ada 4. Alasan pekerjaan normalisasi tersebut saya kerjakan tanpa SPK, disebabkan emergensi, ini keinginan para petani,“ kata Mujib kepada awak media, Sabtu (26/2/2022)
Ketika disoal tentang prosedur dalam melaksanakan proyek Pemerintah, Mujib menjawab.
“ Nanti juga akan kita urus kang jika memang itu diharuskan. Soal SPK nanti juga akan diterbitkan setelah muncul kode rekening,” katanya
 |
| Panji Riyadi.SH. |
Informasi yang beredar terkait adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Dapil III bermain proyek membuat Panji Riyadi.SH pemerhati kebijakan Pemerintah Daerah angkat bicara.
Menurut Panji, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD melarang Dewan untuk ikut dalam sebuah proyek. Sehingga dugaan keterlibatan legislator yang bermain proyek harus diproses sesuai mekanisme yang telah diatur.
“Ini perlu ada tindakan dari Badan Kehormatan (BK) agar citra DPRD di mata masyarakat tidak tercoreng, sebab DPRD merupakan lembaga tempat mengadukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya, “ ujarnya
Dia sangat menyayangkan jika hal itu benar terjadi, sebab lembaga legislative seharusnya menjadi kontrol terhadap eksekutif.
" Saya sangat menyayangkan kalau hal ini benar terjadi, sebab anggota DPRD semestinya menjadi kontrol terhadap eksekutif, ini malah terbalik justru dia yang bermain," pungkasnya (Sent)
