Karawang - Online -
 |
| Pembangunan Rutilahu tahun 2022 yang mangkrak |
datapublik.com - Program bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sejatinya dapat meringankan beban dan membantu masyarakat dalam mencapai standar hidup yang layak.
Keterbatasan ekonomi, membuat program ini menjadi sangat berarti bagi masyarakat penerima program bantuan tersebut.
Namun apa jadinya ketika program pembangunan rumah tidak layak huni yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Karawang tahun 2022 tersebut dikerjakan secara asal-asalan bahkan ditelantarkan. Besar kemungkinan program tersebut dikerjakan oleh rekanan yang tidak profesional.
Hal tersebut terlihat dari bahan bangunan yang tidak layak digunakan serta proyek pembangunan rumah yang ditelantarkan.
"Pembangunan rumah keponakan saya bantuan dari pemerintah kabupaten Karawang, saya heran dengan pengerjaannya, sudah beberapa hari ini, yang kerja cuma 1(satu) orang, kadang ga ada yang kerja sama sekali, padahal pembangunannya kalo saya lihat sudah 80% lebih, kalau seperti ini, kapan mau selesainya" ungkap TJ (46) paman dari salah satu warga penerima manfaat program pembangunan rumah tidak layak huni di Dusun Karangsari RT 002 RW 002 Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
 |
| Kusen yang tidak layak dipegunkan |
Dirinyapun menambahkan, keponakannya telah mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kekurangan bahan material untuk pembangunan rumah bantuan pemerintah daerah Kabupaten Karawang tersebut,
"Ponakan saya sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli bahan material yang kurang, seperti paku, bambu, kayu kusen bahkan memberikan uang tambahan untuk tukang yang mengerjakannya" tambahnya
Lebih parah lagi pembangunan rumah tidak layak huni di Dusun Tirtasari RT 003 RW 001 Desa Sedari, pembangunan rumah hanya baru sebatas tembok saja dan sudah ditinggalkan, serta bahan bangunan yang rusak malah terkesan dibiarkan.
"Pembangunan rumah saya baru temboknya saja, sudah satu Minggu ini ga ada yg kerja, bahkan kusen yang akan digunakanpun keropos dan patah" ucap salah satu warga penerima manfaat program rumah tidak layak huni lainnya.
Dengan temuan seperti ini, berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang dapat mengevaluasi kinerja dari rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tidak layak huni tersebut. (Sent)
