PPK di Lingkungan Dinas PUPR Karawang Tak Punya Nyali Tegur Kontraktor Nakal.

Drs.Imron Rosadi: Ketua KMG

Karawang, Ondatapublik.com - Banyak proyek dilingkungan Dinas PUPR Karawang yang diduga bermasalah terkesan dibiarkan oleh Dinas terkit. Permasalahan yang diketahui oleh Ondatapublik.com, khususnya pekerjaan normalisasi saluran dan normalisasi drainase. Selain tanpa adanya papan proyek, pekerjaannya juga asal asalan. Namun tak pernah ada tindakan tegas dari Dinas PUPR, bahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga nyalinya ciut menghadapi kontraktor nakal.

Mirisnya lagi, meskipun dari berbagai pihak memprotes keras ,Karena diketahuinya pekerjaannya amburadul dan melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) namun PPK terkesan tutup mata tutup telinga. Jadi wajar jika masyarakat menduga telah terjadi konspirasi di tubuh Dinas PUPR Karawang.

" Kalau persoalan seperti ini dibiarkan berlarut- larut, maka sudah pasti negara yang terus dirugikan. Masalah yang terjadi bukan hanya tahun ini saja, dari tahun sebelumnya juga terjadi masalah yang sama. Jadi upaya pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi sepertinya hanya retorika semata, " kata Imron Rosadi Ketua Karawang Monitoring Group .Senin (05/06/23)

Menurut Imron, kontraktor berani nakal, sementara PPK nyalinya ciut menghadapinya pasti ada sebabnya .

" Alasannya pasti ada, mengapa PPK nyalinya ciut hadapi kontraktor nakal. Untuk mendapatkan proyek APBD yang ada di Dinas basah itu, kontraktor harus siap berikan "Fee" sebagai pelicin agar ditetapkan menjadi pemenangnya, jadi tak heran, kalau kontraktor bekerja sesuka hatinya. Dengan demikian, sudah pasti negara yang tanggung kerugiannya, " jelas Imron.

Padahal lanjut Imron, dalam melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK) tetapi pengawasan dari Dinas terkait juga harus tetap dilaksanakan.

" Pengawas itu punya tugas dan tanggungjawab, pengawas harus senantiasa berada di lokasi pekerjaan. Setiap tahun proyek normalisasi saluran dan normalisasi drainase mendominasi dibanding proyek - proyek lainnya, tetapi pengawasan dari dinas terkait nyaris tidak pernah dilakukan," pungkasnya (Sent)

Berikut proyek - proyek normalisasi. Tahun 2021 - 2023 yang diduga bermasalah disebabkan luput dari pengawasan :