Karawang.Ondatapublik.com - Program perbaikan rumah tidak layak huni ( RUTILAHU ) yang di gulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bertujuan untuk menghadirkan rumah bersekala layak huni, agar keluarga sebagai penerima manfaat hidupnya lebih mapan dan nyaman. Selain itu juga mensetabilkan ekonominya
Dengan munculnya program rutilahu dari pemerinta ini, tentu banyak sekali manfaatnya, semula rumah Calon Penerima Manfaat tidak layak dihuni akibat rusak dan kumuh, sekarang rumah menjadi bagus dan layak dihuni. Tapi sayangnya, niat baik dan mulia pemerintah tentang program ini diduga dijadikan aji mumpung oleh segelintir oknum yang terlibat didalamnya, yang hanya memikirkan keuntungan besar saja tapi tidak memikirkan kualitas bangunan dan bahan material bangunanya yang disalurkannya ke CPM.
Sesuai pantauan awak Madia Ondata publik dilokasi kegiatan, Senin (14/8/2023), tertuang dalam lapiran pembelanjaan baha bahan material bangunan yang di salurkan ke CPM sebagai calon penerima manfaat, Harga dan kualitas bahan bangunan diduga tidak sesuai RAB dan berkualitas rendah, seperti pembesian sluup untuk gelang di RAB pakai ukuran 8 mm, tapi dipasang 6 mm, selain itu pengadaan erbel ukurannya ada dua macam 7dan 10 cm, bahkan banyak yang rijek, pengadaan pasir untuk cor slup jenisnya memakai pasir berkualitas rendah juga. Parahnya lagi, uang untuk pembayaran harian orang kerja sebesar Rp.2 juta tidak diberikan semua kepada peneriman bantuan.
Hal ini dibenarkan salah seorang CPM di Desa Segarjaya kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang kebetulan jati dirinya tidak mau disebutkan namanya," benar pak saya salah satu penerima bantuan rumah tidak layak huni, terkait uang untuk pekerja itu benar 2 juta, tapi saya baru terima 1 juta, pemberian dari Tenaga Fasilitator Lapangan inisial. D, melalui salah seorang LPM yang inisial.A, soal bahan bahan material bangunan yang tidak sesuai tentunya saya sebagai penerima program sangat kecewa sama pelaksana, kenaapa bahan bangunan di kirimnya tidak sesuai RAB dan dikurangi kualitasnya,"kesalnya.
Atas kejadian ini, di duga program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut, hanya dijadikan ajang manfaat oleh segerintil oknum yang terlibat di dalamnya. Dimohon Dinas terkait untuk segera turun dan kroscek ke bawah,agar pelaksanaan program ini,LPM dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang harus bertanggung jawab. Karena program tersebut anggarannya menggunakan uang Negara, bersumber dari rakyat dan di salurkan untuk warga tidak mampu, agar penerima bantuan lebih mapan dan nyaman. ( MH )
