Karawang, Online_datapublik.com - Dalam rangka suksesi pemilihan umum tahun 2024 perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi tentang tahapan yang sedang dan akan berjalan. Hari ini, Rabu 3 januari 2024, jajaran dan pengurus Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih (PDPSP) beraudensi dengan KPU Karawang.
"Alhamdulilah kita bisa hadir ke KPU bersama rekan-rekan Pemantau pemilu PDPSP Karawang, dan sekaligus disambut langsung oleh ibu Ketua KPU bersama sekretaris KPU karawang," ucap Ketua PDPSP Sofiyan SE.
Sebagai pemantau pemilu, pihaknya pun di tuntut untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di setiap tahapan sebagai bentuk pencegahan dan meminimalisir adanya pelanggaran pemilu, sebagai harapan bahwa pemilu tahun 2024 harus sukses dan berjalan lancar tanpa ekses dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
"Tetapi kita pun harus melakukan pemantauan yang ketat sebagaimana tupoksi kita sebagai pemantau, adapun adanya indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait tentunya kami akan segera melaporkan," tegas Sofiyan.
Pihaknya juga menekankan kepada KPU Karawang untuk cepat segera menindaklanjuti terkait temuan-temuan yang tadi telah disampaikan, yaitu adanya temuan ketidakharmonisan antara Ketua dan anggota PPK dan ini akan menjadi preseden buruk sehingga harus segera ditindaklanjuti bila perlu Sidak ke kantor-kantor PPK.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kepada Ketua KPU Karawang terkait peran KPU dalam masa tahapan kampanye, karena aturan yang dikeluarkan KPU Karawang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan terindikasi masuk dalam pelanggaran pemilu, baik itu oleh peserta pemilu maupun Bawaslu Karawang, yaitu Surat Keputusan KPU Nomor 446 tahun 2023, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Karawang.
"Kepada KPU Karawang untuk cepat segera menindaklanjuti terkait temuan-temuan yang tadi telah kami disampaikan dan untuk internal KPU kita sampaikan adanya temuan ketidakharmonisan antara Ketua dan anggota PPK selepas kegiatan jalan sehat yang di awali adanya ketidakterbukaan persoalan keuangan kegiatan jalan sehat dan ini akan menjadi preseden buruk sehingga harus segera ditindaklanjuti bila perlu Sidak ke kantor-kantor PPK," tandasnya.
(Alim)
