Karawang, Online_datapublik.com - Puluhan Jurnalis yang tergabung di Organisasi JAWARA (Jajaran Wartawan Karawang) bersama Ratusan Jurnalis dari berbagai Organisasi Wartawan yang ada di Kabupaten Karawang menggelar Aksi Unjuk Rasa Tolak Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran," Rabu (29/5/2024) di gedung DPRD Karawang.
Aksi Unjuk Rasa diikuti oleh Forum gabungan Organisasi Wartawan yang terdiri dari IJTI, PWI, SMSI, AJIB, INPERA, MOI, MIO INDONESIA, SWI dan JAWARA, didukung oleh BEK Fakultas Hukum UBP dan Aktivis Karawang.
Dalam orasinya, Ketua Umum JAWARA, Endang Macan Kumbang mengatakan bahwa Jurnalis merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Jika RUU Penyiaran disahkan, maka akan membungkam Kemerdekaan Pers dan Kebebasan berekspresi.
“RUU Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik,” kata Endang.
Bahkan beberapa Pasal itu mengandung ancaman pidana bagi Jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu.
“Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama,” ucapnya.
Endang menjelaskan, ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak wartawan dan media, tetapi juga mengancam Kemerdekaan Pers dan warga negara melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
“Pasal-pasal bermasalah dalam RUU ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2,” jelasnya.
Menurut Endang, hal tersebut dapat mengancam pidana terhadap Jurnalis yang melaporkan melalui pemberitaan yang dianggap kontroversial yang merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi Jurnalis.
“Untuk itu kami, JAWARA menuntut DPR RI segera menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah yang melibatkan Organisasi Pers, akademisi dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Oleh karena itu, JAWARA bersama massa aksi lainnya menuntut bahwa setiap regulasi yang dibuat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Kebebasan Pers.
“Menyerukan agar seluruh insan pers, pekerja kreatif dan pegiat media sosial di Karawang khususnya, untuk turut serta menolak RUU Penyiaran ini,” tandas Endang.
Pantauan media ondatapublik.com, aksi unjuk rasa tersebut berjalan tertib dan aman tanpa ada keributan. Massa demo berbaris sambil membentangkan spanduk penolakan RUU Penyiaran.
Sampai berita ini diterbitkan, hearing antara massa aksi dengan Jajaran DPRD Kabupaten Karawang masih berlangsung. JAWARA dan massa aksi lainnya meminta agar DPRD Karawang menyepakati usulan penolakan RUU Penyiaran ini.
(Alim)
