Bogor, Online_datapublik.com - Atas keprihatinan dengan kondisi dilapangan, LSM BARAK Indonesia Marcab kabupaten Bogor mendatangi kantor dinas Ketahanan Pangan kabupaten Bogor pada Selasa, (23/07/2024) siang kemarin.
Kedatangan LSM BARAK Indonesia Marcab kabupaten Bogor ini tiada lain hanya untuk mempertanyakan sudah sampai sejauh mana perjalanan program Ketahanan Pangan yang saat ini sedang dilaksanakan para kepala desa yang sangat berpotensi terjadinya korupsi.
Setelah melakukan Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan berbagai agenda dan Investigasi di lapangan, Ketua LSM BARAK Indonesia Marcab kabupaten Bogor, Zulfa Rahmania kepada awak media menyampaikan hasil audiensinya bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Rabu (24/07/2024).
Dalam audiensinya, Zulfa mempertanyakan beberapa hal terkait program ketahanan pangan, karena setelah pihaknya bersama jajaran melakukan sosial kontrol ke beberapa desa, ternyata ditemukan ada beberapa desa yang memang Program Ketahanan Pangannya yang 20% dari alokasi anggaran Dana Desa diduga sama sekali tidak berjalan.
"Dengan terindikasi tidak optimalnya program Ketahanan Pangan, kami LSM BARAK Indonesia Marcab kabupaten Bogor mempertanyakan, apakah ada sosialisasi terkait program ketahanan pangan ini?," ungkap Zulfa.
Zulfa juga menegaskan, jika Program Ketahanan Pangan ini tidak berjalan dan tidak terarah karena kurangnya Edukasi dan sosialisasi, lebih baik dihentikan saja Program Ketahanan Pangan ini, karena sangat berpotensi menjadi ajang Bancakan Korupsi Masal oleh oknum para Kepala Desa.
"Karena anggaran di Program Ketahanan Pangan ini tidak main-main, anggarannya mencapai Rp200 Juta lebih tiap desa, bayangkan jika program ini dijadikan ajang bancakan korupsi masal oleh oknum para Kepala Desa yang menjalankannya," tegas Zulfa.
Tidak sampai di sini, Zulfa juga menegaskan bahwa setelah Audiensi dengan Dinas Ketahanan Pangan, dirinya bersama seluruh jajaran LSM BARAK Indonesia Marcab Kabupaten Bogor akan melakukan Audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
"Kita juga akan beraudiensi dengan pihak DPMD untuk mempertanyakan lebih spesifik lagi terhadap pengawalan hingga sanksi yang akan didapat ketika para oknum Kepala Desa menyalahgunakan anggaran dari Program Ketahanan Pangan tersebut," pungkasnya.
(Red)
