Karawang, Online_datapublik.com - Asep Agustian SH, MH, pemerhati Politik dan pemerintahan soroti rendahnya pemilih di Pilkada Karawang, sehingga penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Karawang dipertanyakan, untuk apa saja dan kemana saja?
Pria yang biasa sering disapa Askun atau Asep Kuncir ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini untuk turun selidiki anggaran di KPU Kabupaten Karawang.
“Sebelumnya saya mohon maaf kalau komentar atau statemen saya ada yang tersinggung, silahkan disanggah. Tingkat pemilih di Pilkada Karawang, saya nilai KPU gagal,” ungkap Askun, Sabtu (30/11/2024).
Kenapa dikatakan gagal, Askun menegaskan karena ini dibawah 70 persen. “Maka pertanyaan saya, berapa anggaran yang diturunkan oleh Pusat ke Kabupaten dalam Pilkada ini? Tolong sampaikan oleh KPU, publik harus tahu, berapa milliar, berapa puluh milliar atau berapa trilliun? Saya bertanya karena saya tidak tahu soal itu,” kata Askun.
Sejauh ini, Askun mengherankan tentang sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU Karawang selama ini seperti apa, sehingga masyarakat kurang minat untuk mencoblos.
“Maka saya katakan tadi dibawah 70 persen, lalu sisanya kemana? Apakah ada sebuah permainan lain, apakah ada indikasi-indikasi lain? Saya tidak tahu itu. Jadi saya berharap KPU menyampaikan seluruh jumlah anggaran, untuk apa saja, biar masyarakat tahu,” ucapnya.
Yang lebih mengherankan, kata Askun, selama pelaksanaan Pilkada Karawang dirinya selalu mengamati dan menilai sungguh sangat jauh berbeda dengan Kabupaten lain ketika melaksanakan debat paslon, di kabupaten lain debat dilaksanakan 2 kali, tetapi di Karawang hanya 1 kali. Kenapa, dan ada apa ini?
"Dalam hal ini saya sangat meminta kepada KPU Karawang, tolong sampaikan kepada publik, karena masyarakat Karawang tidak buta, tidak tuli dan tidak bodoh. Jadi saya mewakili masyarakat Karawang bertanya ke KPU, agar bisa disampaikan ke publik,” timpalnya.
Askun kembali menegaskan, dirinya meminta KPU Kabupaten Karawang untuk memaparkan terkait rendahnya pemilih di Pilkada dan penggunaan anggaran.
“jelaskan semua kepada publik, jelaskan kepada masyarakat, apakah mau melalui medsos atau hal lain silahkan jelaskan bahwa anggaran itu sekian. Apabila tidak jelas, saya meminta kepada APH untuk menelisik anggaran yang digelontorkan sesuai atau tidak, dan apabila APH diam atau bungkam tidak melakukan action, maka antara APH dan KPU ada apa?," kata Askun.
“Saya minta APH turun untuk menentukan sikap, kalau memang tidak ada kecurangan dan penggelembungan, atau pendapatan memperkaya satu sisi, jangan hanya sekedar diam, diam, dan diam. Kan belum tentu KPU bersih, Bawaslu bersih, atau penyelenggara ini bersih. Saya harap APH harus segera turun,” tandasnya.
( alim )
