Pembangunan JUT Retak, Warga Desa Gebangjaya Kecewa

Karawang, Online_datapublik.com - Pembangunan jalan usaha tani (JUT) di Dusun Karang Tanjung Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, yang dibiayai dari Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2024 menuai kritik tajam.

Pasalnya, pembangunan JUT tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta minim pengawasan, sehingga hasilnya dianggap asal jadi.

Pantauan awak media dilokasi pada Kamis (9/1/2025) menunjukkan bahwa jalan yang baru selesai dikerjakan awal Januari 2025 sudah mengalami keretakan di beberapa bagian. Berdasarkan plang papan informasi proyek, pembangunan JUT tersebut menelan anggaran Rp89.000.000 dengan volume panjang 380 meter, lebar 1,2 meter, dan tinggi 0,1 meter.

Salah seorang petani setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan rasa kecewa terhadap hasil pekerjaan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pengerjaan pembangunan JUT tidak diawali dengan pemadatan menggunakan bahan seperti bescos, sehingga daya tahannya diragukan.

"Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah terealisasi. Namun, kami sangat kecewa karena hasilnya jauh dari harapan. JUT ini retak hanya beberapa hari setelah selesai dikerjakan," ujarnya dengan nada prihatin.

Guna melengkapi pemberitaan, awak media sambangi kantor Desa Gebangjaya. Namun sangat disayangkan, Kepala desa Gebangjaya, Nuryaman, tidak ada di tempat. Bahkan ketika dihubungi via WhatsApp tidak merespon. Begitu pun dengan Sekretaris Desa Gebangjaya, Tatang, ketika dihubungi via WhatsApp tidak respon, bungkam diam seribu bahasa.

Hal serupa dilakukan Kasie PMD Kecamatan Cibuaya, Agus Humaedi, ketika dihubungi via WhatsApp enggan memberikan komentar terkait dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut.

Sementara hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak desa maupun kecamatan mengenai hal ini. Warga desa Gebangjaya berharap ada tindaklanjut dari pihak berwenang untuk mengevaluasi kualitas proyek dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Tingginya kebutuhan infrastruktur yang berkualitas di pedesaan seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

( red )