Karawang, Online_datapublik.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Sipil Karawang (KRSK) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Karawang, Jawa Barat, Senin (25/3/2025).
Mereka menuntut pembatalan perjanjian kerjasama antara TNI AD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta menyerukan penghentian militerisasi dalam pemerintahan sipil.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan terhadap pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
"Kami menolak aturan-aturan yang mengekang hak rakyat serta perluasan kewenangan militer dalam pemerintahan sipil," ujar salah satu orator aksi.
KRSK juga menolak RUU yang mereka anggap berpotensi memperkuat impunitas, seperti RUU KUHAP, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan. Selain itu, mereka mendesak pencabutan UU Minerba yang dinilai merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat.
Tak hanya soal militerisasi dan kebijakan hukum, KRSK juga menyuarakan isu lingkungan dan kesejahteraan sosial. Mereka menuntut penghentian tambang di Karawang Selatan, pembatalan proyek PLTGU JSP di Cilamaya yang dianggap merugikan warga, serta reformasi agraria yang lebih adil.
Aksi ini juga menyoroti persoalan birokrasi di pemerintahan dengan menuntut sistem meritokrasi yang transparan dan bersih dari nepotisme.
Selain itu, mereka mendesak pencopotan sembilan anggota DPRD Jabar yang tergabung dalam Panitia Panja karena dianggap tidak melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
( alim )
