.jpeg)
Karawang, Online_datapublik.com – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang memanggil seluruh pengembang perumahan yang hingga kini belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dari data yang dihimpun, tercatat masih ada ratusan pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indra, mengungkapkan bahwa proses penyerahan fasos dan fasum kerap terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Saat ini, hanya tiga orang petugas yang bertugas untuk melakukan verifikasi lapangan.
“Sudah ada data peta lokasi fasos dan fasum yang difasilitasi oleh PRKP. Tapi kendalanya hanya tiga orang yang turun ke lapangan. Tugas mereka bukan hanya menerima, tapi juga harus mengukur luas taman, jalan, dan fasilitas lainnya,” ujar Dedi usai rapat kerja, Rabu (9/4).
Ia menjelaskan, proses verifikasi tidak bisa dilakukan secara instan karena bergantung pada luas dan kondisi fasilitas yang dimiliki tiap perumahan.
“Satu perumahan tidak bisa selesai dalam satu hari. Semua harus diverifikasi secara detail,” tambahnya.
Terkait pengembang yang sudah tidak aktif atau sulit ditemukan, Dedi menyarankan agar pengurus RW mewakili warga untuk melakukan serah terima mandiri yang disahkan dengan tanda tangan warga.
“Kalau pengembangnya sudah kabur, RW bisa jadi perwakilan untuk menyerahkan fasos dan fasum,” katanya.
Namun, ia menambahkan, proses balik nama sertifikat kepada pemerintah daerah memerlukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika anggaran tidak tersedia, warga kemungkinan harus patungan.
Dedi menegaskan pentingnya penyerahan fasos dan fasum agar warga bisa mengakses program perbaikan infrastruktur secara resmi dari pemerintah.
“Kalau sudah diserahkan, perbaikan jalan, PJU, saluran air, dan fasilitas lain bisa segera diajukan,” pungkasnya.
(AME)
