.jpeg)
Karawang, Online_datapublik.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam upaya pemberantasan premanisme mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Salah satu dukungan datang dari advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH, MH.
Menurut Hendra, premanisme terjadi karena individu tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
Ia menegaskan bahwa permasalahan premanisme bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam menghasilkan produk atau jasa untuk menopang kehidupannya sendiri dan keluarganya.
"Sebenarnya, premanisme itu muncul karena seseorang tidak memiliki skill. Skill ini bukan hanya didapat dari pendidikan formal, tetapi juga keterampilan dalam berusaha dan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi," ujar Hendra, Kamis, (3/4).
Lebih lanjut, Hendra menyoroti dampak negatif premanisme yang meluas ke berbagai sektor, salah satunya dalam praktik debt collector. Menurutnya, banyak lembaga debt collector yang justru menjadi wadah bagi para preman.
"Banyak permasalahan yang timbul akibat premanisme, salah satunya adalah keberadaan debt collector. Sering kali, lembaga ini justru menjadi tempat bernaung bagi preman untuk melakukan praktik penagihan yang merugikan masyarakat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meninjau kembali izin operasional lembaga-lembaga debt collector yang terindikasi menjadi sarang premanisme.
Ia berharap kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Barat dapat ditindaklanjuti secara konkret hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
"Saya berharap Bupati Karawang dapat mengambil langkah tegas dengan mencabut izin lembaga yang terindikasi mewadahi praktik premanisme," pungkasnya.
Kebijakan Dedi Mulyadi dalam menekan angka premanisme di Jawa Barat menjadi sorotan positif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan yang lebih produktif dalam bidang ekonomi dan sosial.
(Ame)
.jpeg "Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang Memberantas Premanisme, Diapresiasi Arya Mandalika")
