Karawang, Online_datapublik.com - Seluruh kepala desa di Kabupaten Karawang Jawa Barat, diwajibkan membeli sepeda motor sebagai kendaraan operasional baru. Pembelian sepeda motor ini bertujuan agar daerah terpencil yang sulit ditempuh menggunakan mobil dinas dapat terjangkau.
Pembelian sepeda motor tersebut ngambil dari anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan harga Rp35 juta berjenis Honda PCX. Design di sepeda motor Honda PCX tersebut telah disiapkan oleh DPMPD, sehingga semua kendaraan operasional desa sama bentuknya.
Namun, pembelian sepeda motor tersebut di tolak oleh Endang Macan Kumbang Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya. Dirinya menyatakan tidak setuju dengan adanya pengadaan motor oprasional untuk Pemerintah Desa yang mengambil dari anggaran DHB.
“Sepeda motor untuk kepala desa itu tidak terlalu urgen, karena menurut saya uang senilai 30 juta itu lebih baik untuk kepentingan lain seperti kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya, Sabtu (5/4).
"Kalau memang Pemkab Karawang mau ngasih fasilitas sepeda motor ya ngasih saja, jangan motong dari anggaran DBH. Kalau begitu itu namanya paminter, masa hak desa dipotong buat beli sepeda motor,” tandas Endang.
Selanjutnya kata dia, sebagai bentuk suport kepada pemerintah desa untuk pelayanan yang lebih baik, dan kalau seandainya Bupati Karawang mau memberikan fasilitas sepeda motor sebaiknya menggunakan APBD, jangan motong dari hak desa.
“Kalau memang mau memberikan fasilitas sepeda motor gunakan saja APBD, kenapa harus memotong hak desa. Dulu juga waktu zaman Bupati Ade Swara, beliau bisa memberikan inventaris mobil menggunakan APBD,” ujar Endang.
Diketahui pengadaan sepeda motor operasional desa yang mengambil anggaran dari DBH, setiap desa harus mengeluarkan uang sebesar Rp34 juta. Untuk logonya sebesar Rp400 ribu dan uangnya di setorkan ke dealer yang di pilih oleh desa tersebut.
( alim )
.jpeg "Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang Memberantas Premanisme, Diapresiasi Arya Mandalika")
